Kementerian Investasi/BKPM menegaskan tidak pernah memanipulasi data terkait nilai realisasi dari penanaman modal asing (PMA)

JAKARTA, Kementerian Investasi/BKPM menegaskan tidak pernah mengubah atau memanipulasi data terkait nilai realisasi dari penanaman modal asing (PMA).  Sebab data yang diterima Kementerian investasi merupakan data asli langsung berasal dari perusahaan. Isu memanipulasi data PMA berkembang sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari hasil pemeriksaan periode 2019-2020 yang mencatat terdapat 4.103 penanaman modal asing (PMA) yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal dengan realisasi investasi mencapai Rp 75,94 triliun. “Intinya bahwa kami ini tidak memanipulasi data. Sebab semua laporan berasal dari perusahaan atau (investor) dan BKPM tidak bisa merubah nilai,”tutur Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi kepada Investor Daily, Minggu (4/7). Imam menjelaskan bahwa Kementerian Investasi terus mengimbau pelaku usaha penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) untuk memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara triwulanan.  Hal ini untuk memudahkan Kementerian Investasi dalam melakukan pemantauan perkembangan realisasi investasi perusahaan terkait ekspansi perusahaan dan segera melakukan penyelesaian terkait kendala, hambatan yang dialami perusahaan. Ia mencontohkan misalnya dalam menjalankan usahanya justru terkena pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka investor dapat melaporkannya. “Prinsip penyampaian LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS) ini yaitu Self Declaration, dimana para pelaku usaha memiliki kuasa penuh dalam mengisi perkembangan realiasi investasinya sendiri,” ujarnya. Adapun penyampaian LKPM triwulan II tahun 2021 dapat mulai dilakukan pada tanggal 1-10 Juli 2021 melalui situs https://oss.go.id atau https://lkpmonline.bkpm.go.id. Menurut Imam, Kementerian Investasi akan melakukan double check LKPM sebelum dilakukan rekapitulasi.  Sehingga jika terjadi kesalahan ketidaksesuaian data perkembangan terbaru terkait kondisi perusahaannya. Maka Kementerian Investasi atau BKPM tidak dapat merubahnya, namun pihaknya dapat mengirimkan kembali notifikasi berupa email kepada para investor untuk segera memperbaiki data laporan LKPM nya sehingga proses pengubahan hanya dapat dilakukan oleh investor. “Itupun kami ga bisa merubah,  Kementerian Investasi/BKPM hanya bisa email balik ke investor dan mereka yang akan mengoreksi bukan kami,” ucapnya. Sebelumnya, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester (IHPS) II/2021 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditemukannya permasalahan signifikan di antaranya pertama, target dan realisasi penanaman modal tahun 2019 yang dicantumkan pada Laporan Kinerja BKPM tidak menunjukkan kondisi senyatanya; kedua sebanyak 1.086 pelaku usaha memiliki 1.251 izin usaha efektif dengan bidang usaha terlarang untuk kegiatan penanaman modal. Ketiga sebanyak 4.103 Penanam Modal Asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal telah melaporkan realisasi senilai Rp75,94 triliun. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal diatur bahwa Penanam Modal Asing (PMA) dikualifikasikan sebagai usaha besar yang harus memenuhi ketentuan nilai penanaman modal sebesar Rp10 triliun di luar tanah dan bangunan. 

https://investor.id/business/kementerian-investasi-tegaskan-tak-pernah-manipulasi-data

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *