UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UU Cipta Kerja yang terdiri 186 pasal telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020. UU Cipta Kerja yang merangkum 77 UU ini terbagi menjadi menjadi 11 klaster, di antaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Kemudahan Berusaha

BKPM mencatat, realisasi investasi periode Januari-September 2020 sebesar Rp611,6 triliun, di mana telah mencapai 74,8% dari target 2020, yaitu Rp817,2 triliun. Dengan capaian tersebut, realisasi investasi telah mencipatakan lapangan kerja bagi 861.581 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari total 102.276 proyek investasi.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, perekonomian global tanpa terkecuali Indonesia mengalami kontraksi sampai dengan resesi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Adapun jumlah tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak bagi pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di sisi lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa salah satu langkah yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia. “Semakin banyak investasi yang masuk, maka semakin besar pula lapangan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat” papar Bahlil.

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

“Pengusaha itu membutuhkan kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi. Kebutuhan itu akan terpenuhi dengan adanya UU CK yang ditindak lanjuti dengan pembuatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha,” jelas mantan Ketua Umum HIPMI ini.

Selain itu, pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Melalui sistem OSS ini, maka seluruh perizinan akan terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah.

“Dengan adanya sistem OSS, diharapkan pula dapat menurunkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang akan berujung pada peningkatan daya saing ekonomi kita,” tambah Bahlil.

Saat ini, ICOR Indonesia berada pada level 6.8. Adanya UUCK diharapkan dapat menurunkan ICOR sampai pada level di bawah 4.

Penguatan UMKM

Kepala BKPM Bahlil menegaskan bahwa UUCK akan memberikan ruang yang sangat besar bagi UMKM. Hingga saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 64,2 juta unit usaha atau 99,7% dari total unit usaha, UMKM telah menyediakan lapangan kerja bagi 120 juta dari total 133 juta angkatan kerja.

Namun amat disayangkan, sebagian besar UMKM tersebut masih berada di sektor informal. Lantaran, rumitnya prosedur perizinan serta mahalnya biaya untuk mendirikan UMKM. Dengan UUCK, pelaku UMKM akan diberikan kemudahan, yang dimulai sejak perizinan pendiriannya. Dengan demikian, UMKM akan berada pada sektor formal sehingga bisa mendapatkan akses kredit perbankan.

Selanjutnya, BKPM telah berkomitmen mewajibkan setiap investasi yang masuk untuk menggandeng pengusaha lokal maupun UMKM di lokasi investasi. Sehingga masuknya investasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat lokal. Pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk bermitra dengan perusahan besar, baik dalam maupun luar negeri. Namun, Bahlil menggarisbawahi, bahwa perusahaan besar ini tidak boleh mengambil alih saham UMKM.

“Pada pasal 77 UUCK, telah diatur bahwa perusahaan besar tidak boleh mengambil saham UMKM. Melainkan, diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah,” tegas Bahlil.

Dengan demikian, UUCK adalah undang-undang yang tak hanya berpihak pada pengusaha/investor, tetapi juga masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Tak ayal, jika Bahlil menyebut UUCK sebagai UU masa depan, karena kebermampuan UUCK dalam menciptakan lapangan kerja di masa mendatang sekaligus mengakomodasi bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2035 mendatang.

Sumber : https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *