1. IZIN PENANAMAN MODAL

A. Persyaratan

a. Kelengkapan Data Pemohon :

  1. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT. CV. dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar dan Persetujuan /Pemberitahuan perubahan apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan.
  2. Rekaman Anggaran Dasar Bagi Badan Usaha Koperasi, Yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan
  3. Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan

b. Keterangan rencana kegiatan :

  1. Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
  2. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
    • Rekomendasi dari KEmentrian/Lembaga Pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
    • Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon
    • Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon ke PTSP Bidang Penanaman Modal, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai

B. Waktu Penyelesaian Pelayanan

3 (tiga) hari kerja

C. BIAYA PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

2. IZIN PRINSIP PERLUASAN

A. PERSYARATAN

  1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/ Izin Usaha dan Perubahannya bila ada
  2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilengkapi dengan Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Pemberitahuan Perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan
  3. Keterangan rencana kegiatan :
    1. Untuk indsutri, berupa diagram air produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku.
    2. Untuk sektor jenis usaha, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
  4. Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
  5. Rekapitulasi data seluruh Proyek/KEgiatan Perusahaan
  6. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir
  7. Hasil Pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
  8. Permohonan ditandatangani diatas materai cukp oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan sebagai pemohon dan stempel perusahaan
  9. PErmohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup

B. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja

C. BIAYA PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN

A. PERSYARATAN

  1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Izin Prinsip Perubahan yang dimohonkan untuk diubah (perubahan modal perseroan/ketentuan bidang usaha/rencana waktu penyelesaian proyek/perubahan lainnya
  2. Rekaman Akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan
  3. Tanda terima LKPM dari NKPM, PDPPM, PDKPM dan LKPM terakhir
  4. Hasil Pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
  5. PErmohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan sebagai Pemohon
  6. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup

B. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

5 (lima) hari kerja

C. BIAYA PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

A. PERSYARATAN

  1. Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung
    1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau Perubahannya
    2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan ANggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/Perubahan, apabila ada, dari MEnteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan
    3. Kesepakatan Penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau AKta Perubahan dalam bentuk Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara RUPS
    4. Tanda terima penyampaian LKPM dari NKPM, PDPPM, atau PDKPM dan LKPM periode terakhir
  2. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan diterbitkan terpisah untuk sektor industri dan selain sektro industri
  3. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan sesuai dengan lampiran formulir Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
  4. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan yang meneruskan kegiatan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
  5. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus dilampiri Surat Kuasa Asli bermaterai cukup

B. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

10 (sepuluh) hari kerja

C. BIAYA PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

5. IZIN USAHA

A. Persyaratan

Mengisi formulir dengan lampiran :

  1. Rekaman perizinan berupa Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Kementrian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki
  2. Rekaman Akta PEndirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan Persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dan Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan
  3. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari :
    • Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa :
      1. AKta jual beli oleh PPAT atas nama perusahaan
      2. Sertifikat atas Hak Atas Tanah dan
      3. IMB
    • Bukti perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa
      1. Minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha indsutri
      2. Minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal pemohonan diajukan
    • Bukti afiliasi dan Perjanjian pinjam pakai, bila :
      1. Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau
      2. Tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dilahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi
      3. Afiliasi sebagaimana dimaksud diatas, apabila 1(satu) grup Perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan, Hubungan afiliasi mencakup :
        • 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta Perusahaan, atau
        • Perjanjian KErjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh IDreksi masing-masing
      4. Kelengkapan Perizinan Daerah sesuai lokasi proyek :
        • Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat
        • Bagi perusahaan yang belokasi di Kawasan Industri tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin gangguan (UUG/HO) dan SITU
        • Bagi perusahaan yang berlokasi digedung perkantoran, wajib melampirkan rekaman izin gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU atas nama perusahaan pengelola/pemilik gedung yang masih berlaku dan sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru.
      5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
      6. Rekaman Izin Lingkungan atau perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL
      7. Hasil Pemeriksaan lapangan uaha untuk bidang usaha :
        • Jasa PErdagangan
        • Bidang Usaha lainnya bila diperlukan
      8. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir
      9. Rekomendasi dari Kemetrian/Lembaga PEmbina apabila dipersyarakatan sesuai ketentuan bidang usaha

B. WAKTU PENYELSAIAN PELAYANAN

7 (tujuh) hari kerja

C. BIAYA PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya

6. IZIN USAHA PERLUASAN

A. PERSYARATAN

  1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha
  2. rekaman akta pendirian Perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan, apabila ada, dari menteri hukum dan HAM serta NPWP perusahaan
  3. Rekaman legalitas lokasi proyek dan atau alamat perusahaan terdiri dari
  4. kelengkapan Perizinan Daerah sesuai lokasi proyek
  5. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
  6. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL
  7. Pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan)
  8. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM, PDPPM, atau PDKPM dan LKPM periode terakhir
  9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat
  10. Rekapitulasi Jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.
  11. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan stempel perusahaan
  12. Untuk pengurusan permohonan izin usaha yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan wajib dilampiri dengan surat kuasa asli bermaterai cukup

B. WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

7 (tujuh) hari kerja

C. BIAYA PELAYANAN

Tidak dikenakan biaya