1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
  2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
  3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
  4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK-HTHR)
  5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
  6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
  7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
  8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
  9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
  10. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
  11. Izin Penyerapan / Penyimpanan Karbon
  12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
  13. Izin Lembaga Konservasi
  14. Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)
  15. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)
  16. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)
  17. Izin Pengusahaan Taman Buru
  18. Rekomendasi Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI)
  19. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (IUPHHK-HP)
  20. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pda Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
  21. Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Indsutri
  22. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral logam, non logam, bantuan
  23. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Perpanjangannya mineral logam, non logam dan bantuan
  24. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Karena Pembelian
  25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan penjualan dan perpanjangannya
  26. Izin Prinsip Pengolahan dan atau pemurnian
  27. Izin Usaha PErtambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan Perpanjangannya
  28. Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan
  29. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan (Untuk Kontrakor Proyek)
  30. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perpanjangannya
  31. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral logam, non logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR)
  32. Izin Pengoboran air tanah, izin penggalian air tanah
  33. Izin Pemakaian dan izin pengusahaan air tanah
  34. Izin Pemanfaatan Panas Bumi
  35. Penerbitan Izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah Provinsi
  36. Penerbitan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi
  37. Penerbitan Izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi