Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Prima berbasis Elektronik di Provinsi Gorontalo

Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Prima berbasis Elektronik di Provinsi Gorontalo

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan prima berbasis elektronik bagi pejabat dan staf PMPTSP Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo di RM. Meranti Kamis 21 April 2022

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah provinsi Gorontalo dalam melaksanakan berbagai peraturan pemerintah pusat yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha.

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bimbangan, pengawasan, asistensi/supervisi/monitoring dan pengumpulan data permasalahan yang dihadapi pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan” tutur Ir. Rugaya Biki, M.Si Sekretaris DPMPESDMT Provinsi Gorontalo dalam sambutannya pada Pembukaan Acara tersebut.

Dalam hal ini juga kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan informasi terkait implementasi Online Single Submissions (OSS), dan aplikasi lainnya yang terintegrasi secara elektronik serta menjaring masukan/saran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, diantaranya tentang :

•       Kelembagaan yang efektif dan efesien sesuai Per UU;

•       Pendelegasian seluruh Kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;

•       Kualitas dan Kuantitas SDM yang memadai dan kompeten;

•       Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

•       Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PTSP

Pada penerapan standar pelayanan publik, sistem informasi perizinan, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota terutama dengan prioritas sasaran di 74 Kab/Kota yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik se Indonesia.

Dan  untuk Provinsi Gorontalo sasarannya pada PTSP Kota Gorontalo dan PTSP Kabupaten Pohuwato.

Turut menjadi narasumber Bapak S. Halomoan Pakpahan, ST.M.Si Analis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat  Fasilitas Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.